Pembangunan Ikn Nusantara Dan Masyarakat Adat: Dampak Dan Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Tata Negara

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kini membawa dampak perubahan baru dalam hubungan antara negara dengan masyarakat adat, terutama yang menyangkut tentang hak atas kepemilikan tanah, warisan budaya, serta identitas. Pembahasan ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari pembangunan IKN terhadap masyarakat adat, serta meninjau perlindungan hukum yang dimuat dalam struktur hukum tata negara Indonesia. Melalui pendekatan normatif yudiris dan studi pustaka, ditemukan adanya kelemahan dalam regulasi yang dikhawatirkan dapat mengancam hak-hak konstitusional masyarakat adat. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam konstitusi, hal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan IKN. Dengan demikian, dibutuhkannya aturan hukum yang lebih jelas dan efektif untuk menjadi jaminan bagi partisipasi dan perlindungan masyarakat adat dalam rangka pemindahan ibu kota negara.